Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pelayanan Perizinan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Solok Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Padang Aro

Tanggal Penetapan

31 Mei 2022

Tanggal Pengundangan

31 Mei 2022

Tanggal Berlaku

31 Mei 2022

Sumber

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

32-PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2022_opt_opt.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

APBD
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32,
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa pelayanan, perizinan transparan, partisipatif, akuntabel, hambatan administratif dan dilaksanakan dalam bentuk berusaha biaya berusaha yang serta bebas dari ekonomi tinggi pelayanan perizinan dengan kepastian waktu, persyaratan, dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif, dan berintegritas; b. bahwa berusaha dalam penyelenggaraan perizinan diperlukan hukum, kepastian berusaha, yang dilaksanakan elektronik berdasarkan kriteria yang ditetapkan; c. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha sehingga perlu diganti. d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan pengaturan mengenai pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko. e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Solok Selatan. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 65; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Pelayanan Perizinan
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022. 176

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT