Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 20 Tahun 2024

Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. penyelenggaraan; b. pengembangan dan percepatan; c. pembinaan; d. pengawasan dan evaluasi; e. peran serta dan tanggung jawab masyarakat; f. penghargaan dan pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

24 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

24 Juli 2024

Tanggal Berlaku

24 Juli 2024

Sumber

BD Tahun 2024 No. 788

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 20 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pendidikan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 788
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	bahwa mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus, anak yang berada di daerah terpencil, masyarakat adat terpencil, mengalami bencana alam, bencana sosial dan ekonomi dalam mengembangkan potensi dirinya, perlu dilaksanakan Pendidikan Sekolah lnklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka sehingga semua anak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya; bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau, dilakukan penyelengaraan pendidikan layanan khusus sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar jenjang PAUD, SD dan SMP maka dipandang perlu Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka; bahwa dalam menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di perlukan pedoman sebagai dasar kebijakan penyelenggaraannya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Behan Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang La.yak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi; Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. penyelenggaraan; b. pengembangan dan percepatan; c. pembinaan; d. pengawasan dan evaluasi; e. peran serta dan tanggung jawab masyarakat; f. penghargaan dan pendanaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024. 21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 20 Tahun 2024

Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Inklusif, Sekolah Integrasi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka di Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT