Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2024

Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pengelola Keuangan Daerah 3. APBD 4. Penyusunan Rancangan APBD 5. Penetapan APBD 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan 7. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 9. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah 11. BLUD 12. Informasi Keuangan Daerah 13. Pembinaan dan pengawasan 14. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

22 Agustus 2024

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 3

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 31 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024 TT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

keuangan daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengaturan secara menyeluruh. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020 Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pengelola Keuangan Daerah 3. APBD 4. Penyusunan Rancangan APBD 5. Penetapan APBD 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan 7. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 9. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah 11. BLUD 12. Informasi Keuangan Daerah 13. Pembinaan dan pengawasan 14. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024. 115

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2024

Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT