Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2024

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SORONG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari BPPRD kepada OPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum. Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan BPPRD di bidang pemungutan retribusi daerah adalah untuk: a. mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan jenisnya yang dikelola oleh OPD; dan b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2024 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SORONG

T.E.U.

Indonesia, Kota Sorong

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Sorong

Tanggal Penetapan

19 April 2024

Tanggal Pengundangan

19 April 2024

Tanggal Berlaku

19 April 2024

Sumber

BD. No. 8/2024, LL Kota Sorong: 20 hal

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Sorong

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 41 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI KOTA SORONG NO 8 TAHUN 2024 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA OPD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SORONG
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD. No. 8/2024, LL Kota Sorong: 20 hal
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SORONG
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sorong, maka perlu melimpahkan Sebagian kewenangan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemungut. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016; Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari BPPRD kepada OPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum. Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan BPPRD di bidang pemungutan retribusi daerah adalah untuk: a. mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan jenisnya yang dikelola oleh OPD; dan b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2024

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SORONG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT