Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 34 Tahun 2021

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA METRO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 34 Tahun 2021 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA METRO

T.E.U.

Indonesia, Kota Metro

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Metro

Tanggal Penetapan

07 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2021

Tanggal Berlaku

07 Desember 2021

Sumber

Berita daerah

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Metro

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pw No. 34 Tahun 2021 ttg Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kota Metro_opt (Recovered).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA METRO
2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, Berita daerah
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA METRO
ABSTRAK:	bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat [Puskesmas) di Kota Metro, maka diperlukan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagai peraturan dasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Metro; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II LampungTimur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaga Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3828);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang FerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);4.jdih.metrokota.go.id5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataii(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 6485);7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5607);8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6402);10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang FasiLitasPelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5942);11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 lenlangBadan Layanan Umum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1213};16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/ PMK.05/ 2015 tentangPemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkrualNomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan LayananUmum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1818);18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentangPedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1423);19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentangStandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentangRusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1335);21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah KotaMetro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah KotaMetro Nomor 7);22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaMetro(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMetro Nomor 9 Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan LembaranDaerah Kota Metro Nomor 9); POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA METRO
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021. Halaman : 38

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 34 Tahun 2021

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA METRO

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT