Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 26 Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 26 Tahun 2024 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Metro

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Metro

Tanggal Penetapan

11 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

11 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

11 Oktober 2024

Sumber

Berita daerah

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Metro

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 46 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pw No. 26 Tahun 2024 ttg Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan utk salinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 26, Berita daerah
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Rupabumi, Topografi, Minuteplad Staatsblad, Kesepakatan dan Dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum; bahwa Badan Informasi Geospasial telah menerbitkan berita cara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas Desa/Kelurahan Kota Metro Nomor : 31.6/PBW/IGD.04.05/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Di Kota Metro; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3825 );2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaNomor 5214 ) sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang Nmor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor6856)3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentangKecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 73);7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentangPercepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada TingkatKetelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 28); sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 92);9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1038);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Tengah denganKota Metro dan Batas Daerah Kabupaten Lampung Timurdengan Kota Metro Provinsi Lampung (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79). PERWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2024. Halaman : 28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 26 Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT