Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2024

Pelestarian Kearifan Lokal Budaya di Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pelestarian terhadap kebudayaan hasil proses alam, hasil proses peradaban masyarakat dan dari tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi di dalam suatu areal baik yang merupakan bagian wilayah publik maupun perseorangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelestarian Kearifan Lokal Budaya di Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

06 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2024

Tanggal Berlaku

06 Juni 2024

Sumber

LD Tahun 2024 No. 4, TLD No. 96

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 37 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Katingan No. 4 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kebudayaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Tahun 2024 No. 4, TLD No. 96
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelestarian Kearifan Lokal Budaya di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Katingan merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan, dibina, dikelola dan diberdayakan secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai – nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berlandaskan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk kesejahteraan masyarakat; Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/ UM.001/ MKP/ 2009 tentang Pedoman Permuseuman; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47 /UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pelestarian terhadap kebudayaan hasil proses alam, hasil proses peradaban masyarakat dan dari tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi di dalam suatu areal baik yang merupakan bagian wilayah publik maupun perseorangan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024. Peraturan Bupati yang mengatur Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini. 58 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2024

Pelestarian Kearifan Lokal Budaya di Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT