Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2024

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata; b. Pendaftaran Usaha Pariwisata; c. Wewenang Pemerintah Daerah; d. Hak, Kewajiban dan Larangan; e. Peran Serta Masyarakat; f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan g. Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

06 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2024

Tanggal Berlaku

06 Juni 2024

Sumber

LD Tahun 2024 No. 3, TLD No. 95

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 28 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Katingan No. 3 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pariwisata
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Tahun 2024 No. 3, TLD No. 95
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	bahwa Kepariwisataan merupakan salah satu potensi yang saat ini perlu diperhatikan perkembangannya di Kabupaten Katingan dan sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah maka Urusan Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan salah satu Kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Sidang Kepariwisataan; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Serusaha Serbasis Risiko; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Sidang Pariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Serusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata; b. Pendaftaran Usaha Pariwisata; c. Wewenang Pemerintah Daerah; d. Hak, Kewajiban dan Larangan; e. Peran Serta Masyarakat; f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan g. Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024. 57 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2024

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT