Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

T.E.U.

Indonesia, Kota Metro

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Metro

Tanggal Penetapan

06 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2023

Tanggal Berlaku

06 Juli 2023

Sumber

Berita daerah

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Metro

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pw. No. 9 Tahun 2023 ttg Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, Berita daerah
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlumenetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ILampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2688);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggara PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 05 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 6056);11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia homor 6322);13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan; (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah NasionalTahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan {Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi danKabupaten/Kota {Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 158);Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022);28. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RencanaKerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 388);29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13.Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 100);31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021tentang Perubahan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran DaerahProvinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah KotaMetro Nomor 14);33. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24)sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun2019 Nomor 9);34. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KotaMetro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2021 Nomor 7);35. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2022-2041(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5)36. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi LampungTahun 2023 Nomor 15); RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT