Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2024

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Diatur mengenai ketentuan umum; tata cara penyelenggaraan; peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; program perlindungan pekerja rentan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; sanksi administratif; ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Muaradua

Tanggal Penetapan

12 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2024

Tanggal Berlaku

12 Juli 2024

Sumber

BD.2024/NO.17, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

Subjek

KETENAGAKERJAAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 26 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup OKUS Nomor 17 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

JAMINAN SOSIAL-TENAGA KERJA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2024/NO.17, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap buruh/pekerja serta optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Diatur mengenai ketentuan umum; tata cara penyelenggaraan; peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; program perlindungan pekerja rentan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; sanksi administratif; ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2024

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT