Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2023

Penghapusan Sanksi Administrastif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalm perbup ini diatur mengenai penghapusan sanksi administratif denda pajak daerah yang terutang, dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Daerah tanpa dikenakan Sanksi Administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Diberikan pada denda atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan perdesaa dan perkotaan sampai dengan tahun pajak 2022. Waktu pelaksanaan 10 Juni 2023 - 20 September 2023.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrastif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Taliwang

Tanggal Penetapan

05 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

05 Juni 2023

Tanggal Berlaku

05 Juni 2023

Sumber

BD 2023 (20): 7 hlm

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak daerah - Penghapusan denda Pajak - sanksi administrastif perpajakan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2023 (20): 7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penghapusan Sanksi Administrastif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang
ABSTRAK:	(a) bahwa untuk mendorong Wajib Pajak melunasi pajak terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan instrumen kebijakan di bidang Perpajakan Daerah; (b) bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat menghapus sanksi administrasif berupa denda Pajak Daerah; (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah Yang Terutang; Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 30 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2012. Dalm perbup ini diatur mengenai penghapusan sanksi administratif denda pajak daerah yang terutang, dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Daerah tanpa dikenakan Sanksi Administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Diberikan pada denda atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan perdesaa dan perkotaan sampai dengan tahun pajak 2022. Waktu pelaksanaan 10 Juni 2023 - 20 September 2023.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023. 7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2023

Penghapusan Sanksi Administrastif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT