Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan standar nasional Indonesia secara wajib, penilaian kesesuaian, tanggung jawab, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perindustrian

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perindustrian

Bentuk Singkat

Permenperin

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

15 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

18 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

Sumber

BN.2024 (746)/79 hlm.; jdih.kemenperin.go.id

Subjek

PERINDUSTRIAN - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perindustrian

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 122 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pmperin062.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib

sni-airminum
2024
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 62, BN.2024 (746)/79 hlm.; jdih.kemenperin.go.id
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib
ABSTRAK:	Untuk menjamin keamanan, kesehatan,dan keselamatan manusia dari konsumsi air minum dalam kemasan, meningkatkan daya saing industri air minum dalam kemasan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk air minum dalam kemasan secara wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11 /2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia air minum dalam kemasan dan kebijakan standardisasi industri, sehingga perlu diganti. Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 3 Tahun 2014, UU Nomor 20 Tahun 2014, PP Nomor 2 Tahun 2017, PP Nomor 34 Tahun 2018, PP Nomor 28 Tahun 2021, Perpres Nomor 107 Tahun 2020, Permenperin Nomor 45 Tahun 2022 dan Permenperin Nomor 8 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur mengenai tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan standar nasional Indonesia secara wajib, penilaian kesesuaian, tanggung jawab, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. 79 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521