Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2022

Pertanahan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pengaturan Pertanahan meliputi: a. pendataan Pertanahan; b. sitem informasi Pertanahan; c. perencanaan penggunaan Tanah; d. izin lokasi; e. izin membuka Tanah; f. redistribusi Tanah; g. penyelesaian sengketa Tanah garapan; h. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah; i. penyelesaian masalah dan pemanfaatan Tanah kosong; j. tim terpadu Pertanahan; k. pembinaan dan pengawasan; l. partisipasi masyarakat; m. pembiayaan; n. ketentuan peralihan; dan o. ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pertanahan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

22 Februari 2022

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2022

Tanggal Berlaku

22 Februari 2022

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 10

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 22 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERTANAHAN
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pertanahan
ABSTRAK:	a. bahwa keberadaan tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang maju, adil dan sejahtera; b. bahwa dalam rangka tata kelola urusan pertanahan di Kabupaten Buton Utara, perlu adanya ketentuan khusus lokal yang mengatur tentang pertanahan; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan bagian dari urusan pemerintahan konkuren; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanahan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Ruang lingkup pengaturan Pertanahan meliputi: a. pendataan Pertanahan; b. sitem informasi Pertanahan; c. perencanaan penggunaan Tanah; d. izin lokasi; e. izin membuka Tanah; f. redistribusi Tanah; g. penyelesaian sengketa Tanah garapan; h. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah; i. penyelesaian masalah dan pemanfaatan Tanah kosong; j. tim terpadu Pertanahan; k. pembinaan dan pengawasan; l. partisipasi masyarakat; m. pembiayaan; n. ketentuan peralihan; dan o. ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. Jumlah Halaman 32

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2022

Pertanahan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT