Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2022

Adaptasi Perubahan Iklim

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengurangi risiko Dampak Perubahan Iklim di Daerah. 2. Penyusunan RAD-API meliputi: a. identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah Dampak Perubahan Iklim; b. penyusunan kajian kerentanan, ketangguhan dan risiko iklim; c. penyusunan pilihan aksi Adaptasi Perubahan Iklim; d. penetapan prioritas aksi Adaptasi Perubahan Iklim; e. pengintegrasian aksi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan Daerah; dan f. penetapan rencana aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Adaptasi Perubahan Iklim

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

22 Februari 2022

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2022

Tanggal Berlaku

22 Februari 2022

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 5

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 23 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERUBAHAN IKLIM
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Adaptasi Perubahan Iklim
ABSTRAK:	a. bahwa adaptasi perubahan iklim merupakan bagian dari pembangunan yang berwawasan lingkungan dan membutuhkan manajemen risiko iklim secara efektif dan berkelanjutan; b. bahwa wilayah Kabupaten Buton Utara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat; c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam memperkuat dan membangun strategi adaptasi perubahan iklim secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah, perlu menyusun Adaptasi Perubahan Iklim; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Perubahan Iklim. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 5. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.33/Men.LHK/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521). 1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengurangi risiko Dampak Perubahan Iklim di Daerah. 2. Penyusunan RAD-API meliputi: a. identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah Dampak Perubahan Iklim; b. penyusunan kajian kerentanan, ketangguhan dan risiko iklim; c. penyusunan pilihan aksi Adaptasi Perubahan Iklim; d. penetapan prioritas aksi Adaptasi Perubahan Iklim; e. pengintegrasian aksi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan Daerah; dan f. penetapan rencana aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. Jumlah Halaman 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2022

Adaptasi Perubahan Iklim

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT