Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2018

Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 1. Asas, Tujuan dan Sasaran penanaman modal; 2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal; 3. Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal; 4. Pemberian insentif penanaman modal; 5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; 6. Ketenagakerjaan; 7. Peran serta masyarakat; 8. Sanksi Admisinistratif; dan 9. Penyelesaian sengketa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

07 September 2018

Tanggal Pengundangan

07 September 2018

Tanggal Berlaku

07 September 2018

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 10

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 71 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENANAMAN MODAL
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu adanya peningkatan penanaman modal, pemberian kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 1. Asas, Tujuan dan Sasaran penanaman modal; 2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal; 3. Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal; 4. Pemberian insentif penanaman modal; 5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; 6. Ketenagakerjaan; 7. Peran serta masyarakat; 8. Sanksi Admisinistratif; dan 9. Penyelesaian sengketa
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018. Jumlah Halaman 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2018

Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT