Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai ketentuan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; persyaratan teknis bangunan gedung; penyelenggaraan bangunan gedung; Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); penyedia jasa konstruksi; retribusi; peran serta masyarakat; pembinaan; dan sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

03 November 2010

Tanggal Pengundangan

05 November 2010

Tanggal Berlaku

05 November 2010

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 7 TAHUN 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2010
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 perlu disesuaikan dengan menetapkan PERDA Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 18 Th. 1999; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 stdd UU No. 12 Th. 2008; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 32 Th. 2009; PP No. 29 Th. 2000 stdd PP No. 59 Th. 2010; PP No. 36 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PermenPU No. 29/PRT/M/2006 Th. 2006; PermenPU No. 30/PRT/M/2006 Th. 2006; PermenPU No. 6/PRT/M/2007 Th. 2007; PermenPU No. 24/PRT/M/2007 Th. 2007; PermenPU No. 25/PRT/M/2007 Th. 2007; PermenPU NO. 26/PRT/M/2007 Th. 2007; PermenPU No. 29/PRT/M/2007 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2010 PERDA ini mengatur mengenai ketentuan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; persyaratan teknis bangunan gedung; penyelenggaraan bangunan gedung; Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); penyedia jasa konstruksi; retribusi; peran serta masyarakat; pembinaan; dan sanksi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2010. PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai sifat dan tahapan IMB; peraturan mengenai tata cara perhitungan intensitas/kepadatan bangunan gedung; peraturan mengenai standar dan pedoman teknis perencanaan bangunan gedung; peraturan mengenai ruang prasarana dan sarana bangunan; peraturan mengenai jenis kegiatan perencanaan bangunan gedung yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup; peraturan mengenai sumur resapan; peraturan mengenai kategori penyediaan fasilitas dan aksesibilitas; peraturan mengenai pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau; peraturan mengenai bangunan gedung hijau; peraturan mengenai perencanaan arsitektur; peraturan mengenai perencanaan struktur dan konstruksi; peraturan mengenai perencanaan mekanikal dan elektrikal; peraturan mengenai papan nama proyek; peraturan mengenai persyaratan pelaksana pembangunan bangunan gedung; peraturan mengenai tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan bangunan tidak laik; peraturan mengenai tata cara pemeliharaan bangunan gedung; mengenai pemeriksaan secara berkala bangunan gedung; peraturan mengenai pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung; peraturan mengenai kaidah perencanaan bangunan gedung pelestarian; peraturan mengenai persyaratan, pembobotan setiap kriteria dan tata cara penetapan; peraturan mengenai penggolongan klasifikasi bangunan pelestarian; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan teknis pembongkaran bangunan gedung yang dilestarikan; peraturan mengenai tata cara pemanfaatan, pemugaran dan penambahan pada bangunan gedung dan kawasan pelestarian; peraturan mengenai perbaikan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan gedung dalam kawasan pelestarian; peraturan mengenai kegiatan pembongkaran bangunan gedung; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan Persetujuan rencana teknis bongkar; peraturan mengenai penolakan permohonan persetujuan rencana teknis bongkar; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan perencanaan teknis pembongkaran; peraturan mengenai Kriteria bangunan gedung yang Persetujuan rencana teknis memerlukan pertimbangan TABG; peraturan mengenai Kriteria calon anggota TABG; peraturan mengenai Penggolongan dan pembatasan lingkup kegiatan; peraturan mengenai tanggung jawab pelaku teknis bangunan; peraturan besaran retribusi atas pelayanan pemberian IMB; peraturan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh IMB; peraturan mengenai pentahapan SLF serta tata cara dan persyaratan penggunaan bagian bangunan gedung yang masih dalam tahap pelaksanaan; peraturan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan; peraturan mengenai persyaratan permohonan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; peraturan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh persetujuan rencana teknis bongkar; peraturan mengenai Persyaratan administrasi dan ketentuan teknis perencanaan pembongkaran bangunan gedung; peraturan mengenai penolakan permohonan Persetujuan rencana teknis bongkar; peraturan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh IPTB; peraturan mengenai persyaratan permohonan untuk kenaikan golongan IPTB; peraturan mengenai tata cara tindak lanjut laporan pemantauan masyarakat; peraturan mengenai pengecualian ketentuan administratif dan teknis yang berlaku pada kawasan/limgkungan tertentu (bangunan sub standar) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi 139 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521