Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024

PAJAK DAERAH DAN RETRISUSI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. PAJAK 3. PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 4. PEMBERIAN PASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI 5. KERAHASIAAN DATA DAN WAJIB PAJAK 6. PENYIDIKAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRISUSI DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gowa

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Sungguminasa

Tanggal Penetapan

05 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2024

Tanggal Berlaku

05 Januari 2024

Sumber

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 1 NOREG PERATIJRAN OAERAH KABUPATEN OOWA PROV1NS1 SULAWESl SELATAN B.HK 01.04.24

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gowa

Bidang

Halaman ini telah diakses 45 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pAJAK dan RETRIBUSI DAERAH
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN OAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 1 NOREG PERATIJRAN OAERAH KABUPATEN OOWA PROV1NS1 SULAWESl SELATAN B.HK 01.04.24
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRISUSI DAERAH
ABSTRAK:	1. Bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang dipelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. 2. Bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indinesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat sulawesi ( Lembarah Negara Republk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)_ 4. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( lembaran negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 675 5. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ( lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan l lembaran negara Republik Indonesia nomor 63 22) 6. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 26 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6628 7. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 44 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6646 8. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2023 tentang penguatan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik ( lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 17, tambahan tambahan negara Republik Indonesia nomor 6846) 9. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak Daerah dan retribusi Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 85 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6881) 1. KETENTUAN UMUM 2. PAJAK 3. PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 4. PEMBERIAN PASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI 5. KERAHASIAAN DATA DAN WAJIB PAJAK 6. PENYIDIKAN
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024. 175

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024

PAJAK DAERAH DAN RETRISUSI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT