Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ADD BAB IV PENGGUNAAN ADD BAB V TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD BAB VI PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAB VII PENGALOKASIAN UNTUK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA BAB VIII MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD BAB IX INSTITUSI PENGELOLA ADD BAB X PENGELOLAAN ADD BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

19 Februari 2024

Tanggal Pengundangan

19 Februari 2024

Tanggal Berlaku

19 Februari 2024

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 8/E

Subjek

DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 73 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NO_8_TH_2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

dana desa
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 8/E
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:	bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pernbagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Republik Indonesia Ka bu paten dalam Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 6 7 5 7); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah N omor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.07 /2015 ten tang Tata Cara Penundaan dan/ a tau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 ten tang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 9 / A); 22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 57 /E); 23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 54/E); 24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 71/E); 25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 25/E); 26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 108/D); 27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 79 / A); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ADD BAB IV PENGGUNAAN ADD BAB V TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD BAB VI PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAB VII PENGALOKASIAN UNTUK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA BAB VIII MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD BAB IX INSTITUSI PENGELOLA ADD BAB X PENGELOLAAN ADD BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024. 35

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT