Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain dimaksudkan untuk: a. memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien; c. mewujudkan Kesehatan Hewan; d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan e. mewujudkan Petemakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Taliwang

Tanggal Penetapan

15 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

15 Mei 2023

Tanggal Berlaku

15 Mei 2023

Sumber

LD Tahun 2023 (3): 59 hlm.

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pangan, Pertanian dan Peternakan
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Tahun 2023 (3): 59 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta bahan baku yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia; b. bahwa dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan Produk Hewan, pencegahan Penyakit Hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; c. bahwa untuk memberikan landasan hukum lebih lanjut dalam bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan di bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2003; UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 41 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 48 Tahun 2011; PP Nomor 41 Tahun 2012; PP Nomor 6 Tahun 2013; PP Nomor 47 Tahun 2014; PP Nomor 3 Tahun 2017; Perpres Nomor 48 Tahun 2013; Permentan 13/Permentan/OT. 140/1 /2010; Permentan 16/Permentan/ OT. 140/1/2010; Permentan 04/Permentan/OT. 140/1/2013; Permentan Nomor 11 Tahun 2020; Perda Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2015; Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2020. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain dimaksudkan untuk: a. memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien; c. mewujudkan Kesehatan Hewan; d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan e. mewujudkan Petemakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023. 59 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT