Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2024

Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata cara kerja sama pemerintah daerah dengan bank persepsi, jenis penerimaan pendapatan nontunai, mekanisme penerimaan pendapatan nontunai, mekanisme pengeluaran nontunai dan seterusnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Natuna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Ranai

Tanggal Penetapan

12 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

12 Juni 2024

Tanggal Berlaku

12 Juni 2024

Sumber

BD.2024/No.349

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Natuna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 50 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Natuna Nomor 41 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TRANSAKSI NONTUNAI
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD.2024/No.349
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa
ABSTRAK:	Keuangan desa dikelolal berdasarkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu membuat kebijakan transaksi nontunai pada pemerintah desa.Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2021; Permenkeu No.161/PMK.05/2008; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.2 Tahun 2022; Perbup Natuna No.2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No.10 Tahun 2024; Perbup Natuna No.10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Natuna No.18 Tahun 2024 Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata cara kerja sama pemerintah daerah dengan bank persepsi, jenis penerimaan pendapatan nontunai, mekanisme penerimaan pendapatan nontunai, mekanisme pengeluaran nontunai dan seterusnya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024. 9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2024

Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT