Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 4 Tahun 2011

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang golongan retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan retribusi; sanksi administrasi; tata cara penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; pemanfaatan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; peninjauan tarif retribusi; pemeriksaan; insentif pemungutan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Kota Binjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Binjai

Tanggal Penetapan

20 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

20 Januari 2011

Tanggal Berlaku

20 Januari 2011

Sumber

LD.2011/NO.4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Binjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 1436 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 4_2011_Retribusi Jasa Umum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI JASA UMUM
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan kembali, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 9 Tahun 1975; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 10 Tahun 1986; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 53 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 37 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2006; Permenkominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; PB Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PERM.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009; Permendag Nomor 50/M-Dag/PER/10/2009; Permendag Nomor 08/M-Dag/PER/3/2010; Kepmenhub Nomor KM 66 Tahun 1993; Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999; Kepmenhub Nomor KM. 21 Tahun 2001; Kepmenhub Nomor KM. 35 Tahun 2003; Perda Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang golongan retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan retribusi; sanksi administrasi; tata cara penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; pemanfaatan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; peninjauan tarif retribusi; pemeriksaan; insentif pemungutan; penyidikan; dan ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2011. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : 1.Perda Kota Binjai Nomor 11 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; 2.Perda Kota Binjai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 3.Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengawasan Pengoperasian Becak Bermotor di Kota Binjai; 4.Perda Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemungutan Uang Leges Dalam Daerah Kota Binjai; 5.Perda Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri; 6.Perda Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Perda Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Binjai; 8.Perda Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 9.Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyedotan Tinja; 10.Perda Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 11.Perda Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar; 12.Perda Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan 13.Perda Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Binjai dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pembiayaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 24 Hlm; Lampiran: 37 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 4 Tahun 2011

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT