Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2024

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; Bab 3. Penyelenggara Satu Data IndonesaiTingkat Kabupaten Sumba Barat; Bab 4. Pola Komunikasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; Bab 5. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; Bab 6. ; Bab 7. Pendanaan; Bab 8. Ketentuan Peralihan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumba Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Waikabubak

Tanggal Penetapan

01 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

21 Mei 2024

Tanggal Berlaku

21 Mei 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 10

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - SATU DATA INDONESIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 40 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbub Sumba Barat No. 10 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

indonesia-data-satu
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan eterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhit, terpadu, dapat dipertangungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan; b. bahwaberdasarkan ketentuan Pasa 21 ayat (5). Pasal 22 ayat (2), dan pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut megenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sumba Barat. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016; sebagaimana diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 42 Tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; Bab 3. Penyelenggara Satu Data IndonesaiTingkat Kabupaten Sumba Barat; Bab 4. Pola Komunikasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; Bab 5. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; Bab 6. ; Bab 7. Pendanaan; Bab 8. Ketentuan Peralihan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024. 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521