Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023

Sistem Kepariwisataan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kelembagaan; Bab 3. Sub Sistem Destinasi Pariwisata; Bab 4. Sub Sistem Pemasaran Pariwisata; Bab 5. Sub Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua; Bab 6. Sub Sistem Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Partisipasi Masyarakat; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Penghargaan; Bab 11. Ketentuan Penyidikan; Bab 12. Ketentuan Pidana; Bab 13. Ketentuan Peralihan; Bab 14. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumba Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Waikabubak

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 6

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 52 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sumba Barat No. 6 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

daerah-kepariwisataan-sistem
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Sistem Kepariwisataan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub pada alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Kabupaten Sumba Barat memiliki kekayaan dan keindahan alam maupun keanekaragaman budaya sebagai potensi bagi pengembangan Pariwisata yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan demi meningkatkan pendapatan serta perekonomian daerah, memberi kesempatan kepada masyarakat dalam berusaha, membuka lapangan pekerjaan serta secara tidak langsung mendukung pelestarian alam dan budaya oleh masyarakat setempat; c. bahwa sebagai dasar hukum keikutsertaan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam pembangunan kepariwisataan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan maka perlu disusun peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kelembagaan; Bab 3. Sub Sistem Destinasi Pariwisata; Bab 4. Sub Sistem Pemasaran Pariwisata; Bab 5. Sub Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua; Bab 6. Sub Sistem Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Partisipasi Masyarakat; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Penghargaan; Bab 11. Ketentuan Penyidikan; Bab 12. Ketentuan Pidana; Bab 13. Ketentuan Peralihan; Bab 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 25 halaman; 6 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023

Sistem Kepariwisataan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT