Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 29 Tahun 2021

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Khusus dan Investigasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; 2. Inspektorat Daerah Kota Baubau yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada lingkup Pemerintah Kota Baubau; 3. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Khusus dan Investigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPKBKI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap aparatur pengawasan Inspektorat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi, dengan tujuan tercapainya produk bidang investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Khusus dan Investigasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

08 Juni 2021

Tanggal Pengundangan

08 Juni 2021

Tanggal Berlaku

08 Juni 2021

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 29

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

29 PERWALI 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN-PENGELOLAAN
2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 29, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 29
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Khusus dan Investigasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang khusus dan investigasi Inspektorat Daerah Kota Baubau yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, perlu mengatur mengenai pedoman pengelolaan pengawasan khusus dan investigasi; Menirnbang b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pengawasan Khusus dan Investigasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah KotaBaubau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 7); 11. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 40). 1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; 2. Inspektorat Daerah Kota Baubau yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada lingkup Pemerintah Kota Baubau; 3. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Khusus dan Investigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPKBKI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap aparatur pengawasan Inspektorat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi, dengan tujuan tercapainya produk bidang investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021. 65

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 29 Tahun 2021

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Khusus dan Investigasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT