Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024

Perlakukan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaku perpajakan bagi KSO yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perlakukan perpajakan bagi KSO yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakukan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

14 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

18 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

18 Oktober 2024

Sumber

BN.2024 (769)/26 hlm

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 148 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pmkeuangan079.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 79, BN.2024 (769)/26 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Perlakukan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pajak pertarnbahan nilai dan pajak penjualan atas barang rnewah, telah diatur bentuk pengaturan bersama berupa kerja sarna operasi yang rnerupakan bagian dari bentuk badan lainnya yang wajib rnelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalarn hal rnelakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak atas nama kerja sarna operasi; b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pajak penghasilan, diatur subjek pajak beserta perlakuan perpajakannya, terrnasuk subjek pajak yang berbentuk kerja sarna operasi; c. bahwa untuk rnernberikan kepastian hukurn, kernudahan adrninistrasi, dan kesederhanaan dalarn pelaksanaan hak dan pernenuhan kewajiban pajak pertarnbahan nilai atau pajak pertarnbahan nilai dan pajak penjualan atas barang rnewah serta pajak penghasilan terhadap pengaturan bersarna berbentuk kerja sarna operasi sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnengatur perlakuan perpajakan bagi kerja sarna operasi dalarn satu ketentuan yang kornprehensif; d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan dalarn Kerja Sarna Operasi; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaku perpajakan bagi KSO yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perlakukan perpajakan bagi KSO yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. 26 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521