Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2023

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup yang menjadi pembahasan dalam peraturan daerah ini melingkupi: a. Asas, prinsip, maksud dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. Hak, kewajiban, peran serta masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, organisasi kemasyarakat, organisasi internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan: prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana; e. Kelembagaan, kerjasama, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. pendanaan dan pengelolaan bantuan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana dan bantuan; g. pemberian penghargaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; h. penegakan hukum berupa penataan sampai dengan penerapan sanksi-sanksi; administratif, perdata, pidana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

LD Tahun 2023 No. 65, TLD No.87

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA SERUYAN NO 8 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD Tahun 2023 No. 65, TLD No.87
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:	bahwa wilayah Kabupaten Seruyan memiliki karakter khusus seperti kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran lahan, kebakaran hutan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah' Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Ruang Lingkup yang menjadi pembahasan dalam peraturan daerah ini melingkupi: a. Asas, prinsip, maksud dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. Hak, kewajiban, peran serta masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, organisasi kemasyarakat, organisasi internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan: prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana; e. Kelembagaan, kerjasama, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. pendanaan dan pengelolaan bantuan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana dan bantuan; g. pemberian penghargaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; h. penegakan hukum berupa penataan sampai dengan penerapan sanksi-sanksi; administratif, perdata, pidana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan. 62 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2023

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT