Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2024

Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pedoman penerbitan SKT-Adat meliputi: a. Penyelenggaraan Penerbitan SKT-Adat; b. Wilayah Penerbitan SKT-Adat; c. Pedoman Penerbitan SKT-Adat; d. Laporan SKT-Adat Oleh Pemegang Hak; f. Penggantian SKT-Adat; g. Biaya Penerbitan SKT-Adat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

23 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

23 Juli 2024

Tanggal Berlaku

23 Juli 2024

Sumber

LD Tahun 2024 No. 76, TLD No. 89

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PEDOMAN PENULISAN / TATA NASKAH DINAS

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 81 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA SERUYAN NO 3 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Surat Keterangan Tanah Adat
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Tahun 2024 No. 76, TLD No. 89
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat oleh Negara, maka penguasaan hak atas tanah perlu memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang telah menguasai tanah secara turun temurun atau sebagai tempat hidup dan mencari penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Adat Dayak; Ruang lingkup pedoman penerbitan SKT-Adat meliputi: a. Penyelenggaraan Penerbitan SKT-Adat; b. Wilayah Penerbitan SKT-Adat; c. Pedoman Penerbitan SKT-Adat; d. Laporan SKT-Adat Oleh Pemegang Hak; f. Penggantian SKT-Adat; g. Biaya Penerbitan SKT-Adat.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2024

Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT