Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2024

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengembangan Kompetensi; Bab 3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; Bab 4. Pembiayaan; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kupang

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

16 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

16 Agustus 2024

Sumber

Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 57 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub NTT No. 43 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur

aparatur-kompetensi-pengembangan
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	a. bahwa Pengembangan Kompetensi merupakan hak dasar bagi seluruh aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang kompeten dalam bidang tugasnya masing-masing, sehingga perlu adanya upaya yang mendukung terselenggaranya Pengembangan Kompetensi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara wajib melakukan Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, dan Pasai 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Pératuran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan; d. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah tidak sesuai iagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Nonaparatur Sipil Negara. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengembangan Kompetensi; Bab 3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; Bab 4. Pembiayaan; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12 halaman; 9 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2024

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT