Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024

Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbawaslu ini mengatur mengenai Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Satu Data Bawaslu diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggara Satu Data Bawaslu terdiri atas: a. Pengarah Data; b. Walidata; dan c. Produsen Data. Pendanaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Bawaslu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada mata anggaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum

T.E.U.

Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bentuk Singkat

Peraturan Bawaslu

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

05 September 2024

Tanggal Pengundangan

19 September 2024

Tanggal Berlaku

19 September 2024

Sumber

BN 2024 (563) : 12 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

SATU DATA INDONESIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 135 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Satu Data - Badan Pengawas Pemilihan Umum
2024
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 7, BN 2024 (563) : 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dasar hukum Perbawaslu ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021; dan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Perbawaslu ini mengatur mengenai Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Satu Data Bawaslu diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggara Satu Data Bawaslu terdiri atas: a. Pengarah Data; b. Walidata; dan c. Produsen Data. Pendanaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Bawaslu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada mata anggaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
CATATAN:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2024. Lampiran file: 12 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521