Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

05 Juni 2007

Tanggal Pengundangan

07 Juni 2007

Tanggal Berlaku

07 Juni 2007

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 55 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2007PERDA0031005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2007
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	bahwa ketentuan pengelolaan keuangan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Peratuan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu disempurnakan dengan menetapkan PERDA Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 34 Th. 2000; UU No. 18 Th. 1999; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 34 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 29 Th. 2000; PP No. 65 Th. 2001; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 24 Th. 2004 std terakhir dengan PP No. 21 Th. 2007; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 29 Th. 2005; PP No. 54 Th. 2005; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 56 Th. 2005; PP No. 57 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006; PP No. 8 Th. 2006; Keppres No. 80 Th. 2003 std terakhir dengan Perpres No. 85 Th. 2006; Permendagri No. 13 Th. 2006; Perda No. 3 Th. 2001 PERDA ini mengatur mengenai hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2007. PERDA ini mengatur mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai APBD; peraturan mengenai pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; peraturan mengenai perubahan APBD, peraturan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; peraturan mengenai RKPD; peraturan mengenai pedoman poenyusunan RKA-SKPD; Peraturan mengenai penjabaran APBD; peraturan mengenai RAPBD; peraturan mengenai pelaksaknaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya; peraturan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran kas; peraturan mengenai pembentukan dana cadangan; peraturan mengenai penyertaan modal daerah; peraturan mengenai penjabaran perubahan APBD; peraturan mengenai pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau luar biasa; peraturan mengenai tata cara pengelolaan kas non anggaran; peraturan mengenai tata cara penatausahaan bendahara penerimaan; peraturan mengenai tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran; peraturan mengenai standar akuntansi pemerintahan Daerah; peraturan mengenai sistem dan prosedur akuntansi; peraturan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; peraturan mengenai pengelolaan barang daerah; peraturan mengenai pelaksanaan pinjaman daerah; peraturan mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD; peraturan mengenai penyelesaian kerugian daerah; dan peraturan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. 137 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521