Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2024

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PEraturan ini mengatur mengenai Tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan; penangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; pengelolaan kinerja; pengembangan kompetensi; kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Bentuk Singkat

Permendesa PDTT

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

17 September 2024

Tanggal Pengundangan

26 September 2024

Tanggal Berlaku

26 September 2024

Sumber

BN 2024 (593); 40 hlm

Subjek

JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 176 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permendesdtt_Nomor_7_Tahun_2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Petunjuk Pelaksanaan - Petunjuk Teknis - Jabatan Fungsional - Penggerak Swadaya Masyarakat
2024
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 7, BN 2024 (593); 40 hlm
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi TENTANG Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku instansi pembina jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat mempunyai tugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 20 TAhun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 85 Tahun 2020; Permendes DTT Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendes DTT Nomor 5 Tahun 2022; Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2024 PEraturan ini mengatur mengenai Tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan; penangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; pengelolaan kinerja; pengembangan kompetensi; kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
CATATAN:	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024. 40 hlm; hlm 1 sd 19 (batang tubuh), 20 sd 40 (lampiran)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521