Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 1 Tahun 2011

Pajak Daerah Kota Sorong

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang; Sistem Pemungutan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administratif; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Sorong

T.E.U.

Indonesia, Kota Sorong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Sorong

Tanggal Penetapan

28 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

28 Februari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.01, TLD NO.01

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Sorong

Bidang

Halaman ini telah diakses 1485 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA Kota Sorong No 1 Tahun 2011 Pajak Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kota Sorong No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Sorong

PAJAK DAERAH KOTA SORONG
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.01, TLD NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Kota Sorong
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Sorong, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali pajak-pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, perlu mengatur kembali mengenai pengelolaan pajak daerah serta adanya penambahan jenis pajak yang baru, maka Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan dalamUndang-Undang tersebut. UU No. 5 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010. Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang; Sistem Pemungutan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administratif; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . - - ''Penjelasan : 4 hlm''

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521