Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 30 Tahun 2006

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum II. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi III. Golongan Retribusi IV. Prinsip dan Sasaran V. Biaya dan Besaran Tarif VI. Wilayah Pungutan VII. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang VIII. Tata Cara Pemungutan IX. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan X. Sanksi Administrasi dan Keberatan XII. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi XIII. Kadaluarsa Penagihan XIV. Ketentuan Pidana XV. Penyidikan XVI. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

20 Januari 2006

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2006

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2006 Nomor 30 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 820 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB. MABAR NO.30.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pemerintah kabupaten manggarai barat

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2006 Nomor 30 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka segala potensi yang dapat menunjang sumber Pendapatan Daerah perlu dioptimalkan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menunjang Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggaarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum II. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi III. Golongan Retribusi IV. Prinsip dan Sasaran V. Biaya dan Besaran Tarif VI. Wilayah Pungutan VII. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang VIII. Tata Cara Pemungutan IX. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan X. Sanksi Administrasi dan Keberatan XII. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi XIII. Kadaluarsa Penagihan XIV. Ketentuan Pidana XV. Penyidikan XVI. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521