Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kearsipan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Penyelenggaraan Kearsipan, terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Kearsipan Bab IV Pengelolaan Arsip Dinamis Bab V Pengelolaan Arsip Statis Bab VI Autentikasi Arsip Bab VII Layanan Kearsipan Bab VIII Pengendalian dan Pengawasan Bab IX Organisasi Profesi dan Peran Aktif Masyarakat Bab X Larangan Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pandeglang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pandeglang

Tanggal Penetapan

30 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

30 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

30 Agustus 2024

Sumber

LD Tahun 2024 Nomor 3

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 50 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No.3 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan-Kearsipan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa dan daerah yang berperan penting dalam mepertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, mewujudkan suatu bangsa yang besar, serta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera; bahwa dalam rangka menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna mendukung hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemrintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib dan penyelenggaraan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di daerah memerlukan panduan dalam pelaksanaannya sehingga perlu disusun pedoman penyelenggaraan kearsipan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Penyelenggaraan Kearsipan, terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Kearsipan Bab IV Pengelolaan Arsip Dinamis Bab V Pengelolaan Arsip Statis Bab VI Autentikasi Arsip Bab VII Layanan Kearsipan Bab VIII Pengendalian dan Pengawasan Bab IX Organisasi Profesi dan Peran Aktif Masyarakat Bab X Larangan Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024. 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kearsipan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT