Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab III Rehabilitasi Sosial Bab IV Jaminan Sosial Bab V Pemberdayaan Sosial Bab VI Perlindungan Sosial Bab VII Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bab VIII Taman Makam Pahlawan Nasional Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pemantauan Dan Evaluasi Bab X Pendanaan Bab XI Ketentuan Sanksi Bab XII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pandeglang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pandeglang

Tanggal Penetapan

30 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

30 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

30 Agustus 2024

Sumber

LD Tahun 2024 Nomor 2

Subjek

KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 81 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No.2 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kesejahteraan Sosial
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya; bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan, perlu adanya pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; . Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; . Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017; . Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020; . Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab III Rehabilitasi Sosial Bab IV Jaminan Sosial Bab V Pemberdayaan Sosial Bab VI Perlindungan Sosial Bab VII Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bab VIII Taman Makam Pahlawan Nasional Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pemantauan Dan Evaluasi Bab X Pendanaan Bab XI Ketentuan Sanksi Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024. - - 28 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT