Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2024

Penyelenggaraan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH;KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL;PELAYANAN PENANAMAN MODAL;HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL;PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO;PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL;SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL;PERAN SERTA MASYARAKAT;SANKSI ADMINISTRATIF;PENDANAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

02 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

02 Juli 2024

Tanggal Berlaku

02 Juli 2024

Sumber

LD/2024/NO.2

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 76 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Tapin no 2 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penanaman Modal dan Investasi
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD/2024/NO.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	bahwa penanaman modal merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Daerah;bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal, perkembangan teknologi informasi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang 17 Tahun 2012;. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH;KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL;PELAYANAN PENANAMAN MODAL;HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL;PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO;PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL;SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL;PERAN SERTA MASYARAKAT;SANKSI ADMINISTRATIF;PENDANAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024. 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2024

Penyelenggaraan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT