Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 17 Tahun 2005

Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN, dengan sistematika: I. Ketentuan Umum II. Maksud dan Tujuan III. Hak dan Kewajiban IV. Nama dan Objek Sumbangan V. Wilayah Pungutan VI. Besarnya Sumbangan VII. Cara Penetapan Pembayaran dan Penagihan VIII. Sanksi Administrasi dan Biaya Paksaan Penegakan Hukum IX. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

30 Mei 2005

Tanggal Pengundangan

02 Juni 2005

Tanggal Berlaku

02 Juni 2005

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 17 seri E

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 515 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB. MABAR NO.17.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pemerintah kabupaten manggarai barat
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 17 seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian
ABSTRAK:	Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan hasil Perindustrian, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.o 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman ; 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur ; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN, dengan sistematika: I. Ketentuan Umum II. Maksud dan Tujuan III. Hak dan Kewajiban IV. Nama dan Objek Sumbangan V. Wilayah Pungutan VI. Besarnya Sumbangan VII. Cara Penetapan Pembayaran dan Penagihan VIII. Sanksi Administrasi dan Biaya Paksaan Penegakan Hukum IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2005. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521