Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2023

Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAB III BIAYA PENGANGGARAN BA IV MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HUKUM BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

22 November 2023

Tanggal Pengundangan

22 November 2023

Tanggal Berlaku

22 November 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 28

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 28 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 28 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 28
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 4. Undang-undang Nomor 48 Tal1un 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. Undang-undang Norn or 12 Tahun 20 J 1 ten tang pcmbcntukan peraturan Pcrundang-undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pcmcrintah Nomor 42 Tahun Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara rcpublik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara republik Indonesia tahun 2021 Nomor 97); 12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasinal Hak Asasi Manusia Tahun 2021- 2025 (Serita Negara republik Indonesia tahun 2021 Nomor 135); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAB III BIAYA PENGANGGARAN BA IV MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HUKUM BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023. 7 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2023

Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT