Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2023

KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2023 tentang KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Maluku Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sofifi

Tanggal Penetapan

09 November 2023

Tanggal Pengundangan

09 November 2023

Tanggal Berlaku

09 November 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 662

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kebijakan anti fraud
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 662
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerin tah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan perlunya menyusun strategi penerapan penilaian risiko fraud dalam pengelolaan keuangan daerah; b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP Terintegrasi, diperlukan pedoman pengelolaan risiko fraud yang dapat digunakan untuk mengelola risiko fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah; c. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan Keinvestigasian lnspektorat Kabupaten Kepulauan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Anti Fraud Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 1990; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018; 10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016; 11. Peraturan Deputi Kepala Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020. KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023. 30 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2023

KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT