Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2014

Penetapan Nomor Kode dan Tanda Kepemilikan Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMASANGAN KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH BAB III NOMOR KODE LOKASI, NOMOR KODE BARANG DAN NOMOR REGISTER BAB IV LETAK DAN UKURAN SERTA APARAT PELAKSANA BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Kode dan Tanda Kepemilikan Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

15 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

15 Januari 2014

Tanggal Berlaku

15 Januari 2014

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR 2

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No. 003 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penetapan
2014
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR 2
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Penetapan Nomor Kode dan Tanda Kepemilikan Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kota Baubau
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang milik daerah yang berada pada masing-masing pengguna dan/atau kuasa pengguna, perlu pencantuman kode pada setiap barang inventaris milik daerah yang menyatakan kode lokasi, kode barang dan nomor register, b. bahwa nomor kode sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibakukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pengelompokkan bidang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota, 1. Undang-Undang 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120), 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1098, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548): 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daeran (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), 8. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737), BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMASANGAN KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH BAB III NOMOR KODE LOKASI, NOMOR KODE BARANG DAN NOMOR REGISTER BAB IV LETAK DAN UKURAN SERTA APARAT PELAKSANA BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. 57

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2014

Penetapan Nomor Kode dan Tanda Kepemilikan Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT