Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 53 Tahun 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENETAPAN PAJAK DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang pada BP2RD dapat mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, menetapkan, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan SOP penetapan pajak daerah. Tujuan penyusunan SOP penetapan pajak daerah ini adalah: a) untuk membantu dan mempermudah staf pada masing-masing unit kerja dalam mendistribusikan surat masuk- keluar; b) menyempurnakan alur proses administrasi surat menyurat; c) meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; d) meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; e) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 53 Tahun 2022 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENETAPAN PAJAK DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Raja Ampat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Waisai

Tanggal Penetapan

28 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2022

Tanggal Berlaku

28 Desember 2022

Sumber

BD. No. 2022/53, LL Kab Raja Ampat: 26 hal

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 34 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB RAJA AMPAT NOMOR 53 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENETAPAN PAJAK DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD. No. 2022/53, LL Kab Raja Ampat: 26 hal
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENETAPAN PAJAK DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Administrasi penetapan dan pemungutan Pajak Daerah secara efektif, efisien, murah dan mudah, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagaipetunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Daerah guna dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-uUndang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; ndang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebgaimana beberapa kali telah diubah terakhir dmgan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomr 40 Tahun 2018; Pertauran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasai Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang pada BP2RD dapat mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, menetapkan, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan SOP penetapan pajak daerah. Tujuan penyusunan SOP penetapan pajak daerah ini adalah: a) untuk membantu dan mempermudah staf pada masing-masing unit kerja dalam mendistribusikan surat masuk- keluar; b) menyempurnakan alur proses administrasi surat menyurat; c) meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; d) meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; e) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 53 Tahun 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENETAPAN PAJAK DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT