Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 47 Tahun 2022

PENATAAN DUSUN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dusun adalah bagian wilayah kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung yang berada dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat. Maksud dilaksanakannya penataan dusun atau yang disebut dengan nama lain yang sesuai dengan asal usul, adat istiadat, dan sosial budaya masyarakat setempat adalah untuk tertibnya administrasi kewilayahan dan memberikan kepastian hukum tentang keberadaan dusun di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Tujuan penataan Dusun adalah untuk: a) mempercepat pelayanan masyarakat dan pembangunan di kampung; b) meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna; c) memacu swadaya masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan kampung; d) mendorong Kerjasama dan Gotongroyong masyarakat dalam pembangunan kampung.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 47 Tahun 2022 tentang PENATAAN DUSUN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Raja Ampat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Waisai

Tanggal Penetapan

28 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2022

Tanggal Berlaku

28 Desember 2022

Sumber

BD. No. 2022/47, LL Kab Raja Ampat: 11 hal

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bidang

HUKUM AGRARIA

Halaman ini telah diakses 29 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB RAJA AMPAT NOMOR 47 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENATAAN DUSUN
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD. No. 2022/47, LL Kab Raja Ampat: 11 hal
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PENATAAN DUSUN
ABSTRAK:	Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah dan karakteristik wilayah, perlu penataan Dusun di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah dan karakteristik wilayah, perlu penataan Dusun di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Dusun adalah bagian wilayah kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung yang berada dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat. Maksud dilaksanakannya penataan dusun atau yang disebut dengan nama lain yang sesuai dengan asal usul, adat istiadat, dan sosial budaya masyarakat setempat adalah untuk tertibnya administrasi kewilayahan dan memberikan kepastian hukum tentang keberadaan dusun di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Tujuan penataan Dusun adalah untuk: a) mempercepat pelayanan masyarakat dan pembangunan di kampung; b) meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna; c) memacu swadaya masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan kampung; d) mendorong Kerjasama dan Gotongroyong masyarakat dalam pembangunan kampung.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022. Lamp 5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 47 Tahun 2022

PENATAAN DUSUN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT