Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2024

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TWUAN BAB Ill : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMERIKSAAN KESEHATAN BAB V : STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAB VI : BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAB VII : STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA BAB VIII : BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TENAGA AHLI ALAT KELENOKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB IX : BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI BAB X : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2024 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

04 April 2024

Tanggal Pengundangan

04 April 2024

Tanggal Berlaku

04 April 2024

Sumber

SERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 11

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

11.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, SERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat j3), Pasal 20 ayat {4), Pasal 25 ayat (6), Pasal 29 aya1 (4), Pasal 38 ayat (21 dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpman dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Dewan 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah·Daerah Tingka1 II di Sulawesi (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tcntang Hannonisasi Peraturan Perpajakan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Trunbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggurwja-ban Keuangan Negara (Lembamn Negara Rcpublik Indoneaia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmba.ran Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 teruang Cipta Kerja meajadi Undana Undang (Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60571 sebaga.imana tclah diubah dengan Pcrauran Pcmerintah Nomor l Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 8. Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pcngelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif Pim pi nan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Dae rah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 251) IO. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratff Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Serita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 271 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupeu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pcrubahan Atas Pera tu ran Bupati Nomor 27 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Jeneponlo (Serita Dae rah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 23). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TWUAN BAB Ill : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMERIKSAAN KESEHATAN BAB V : STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAB VI : BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAB VII : STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA BAB VIII : BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TENAGA AHLI ALAT KELENOKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB IX : BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI BAB X : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024. pasal 15 dan pasal 16 Pcraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tcntang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Serita Oaerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 27) scbagaimana telah diubah dengan Pcraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Serita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 231 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2024

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT