Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2022

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di Lingkungan Pemerintah Raja Ampat. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta keseragaman dan identitas ASN. Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat meliputi: a) PDH; b) PDH camat dan lurah; c) PDL pada perangkat daerah tertentu; d) PDL camat dan lurah; e) PSL; f) PDU camat dan lurah; g) pakaian seragam batik KORPRI; h) pakaian dinas khusus; dan i) Pakaian Olahraga.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2022 tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Raja Ampat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Waisai

Tanggal Penetapan

23 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2022

Tanggal Berlaku

23 Maret 2022

Sumber

BD. No. 2022/11, LL Kab Raja Ampat: 10 hal

Subjek

PAKAIAN DINAS

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB RAJA AMPAT NOMOR 11 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, BD. No. 2022/11, LL Kab Raja Ampat: 10 hal
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:	Bahwa untuk meningkatkan disiplin dan indentitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu ditetapkan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di Lingkungan Pemerintah Raja Ampat. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta keseragaman dan identitas ASN. Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat meliputi: a) PDH; b) PDH camat dan lurah; c) PDL pada perangkat daerah tertentu; d) PDL camat dan lurah; e) PSL; f) PDU camat dan lurah; g) pakaian seragam batik KORPRI; h) pakaian dinas khusus; dan i) Pakaian Olahraga.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022. Lamp 42 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2022

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT