Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2024

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG UNGKUP BAB IV : TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA BAB V : PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII : SANKS! ADMINISTRATIF BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2024 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

08 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

08 Maret 2024

Tanggal Berlaku

08 Maret 2024

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 6

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 70 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

6.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 6
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat yang akan diatur oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa, yang diarahkan untuk percepatan pencaiapan tujuan SDGs Desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daderah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 20'23 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor \46Tahun 2023 tentang Pcngalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran '2024; 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Pcmbcntukan Daerah-Daerah Tahun Tingkat 1959 tcntan JI di Sulawesi (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kaJi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pcraturan Pcrpajakan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des.a (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des.a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagrumana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 202 l tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 1entang Pcngelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 10. Pemturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Neg.'U"8 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 11. PeralUran Menten Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokas.an Dana Desa Sctiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Des.a Tahun 2024(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052): 12. Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Pemtumn Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (t.cmbaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan t.cmbaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (t.cmbaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 334); 15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Daemh Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 20); 16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 29j. BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG UNGKUP BAB IV : TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA BAB V : PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII : SANKS! ADMINISTRATIF BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penctapan Rincian Dana Dcsa Setiap Oesa Kabupatcn Jeneponto Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2024

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT