Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1998

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

materi pokok yang diatur dalam Perda ini adalah pengenaan retribusi pada orang pribadi atau badan yang mendapat izin pengambilan Hasil Hutan lkutan yangdiambil pada kegiatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pemberian ijin pengambilan Hasil Hutan ikutan yang meliputi penebangan kayu rakyat hutan ikutan, pengolahan kayu hasil hutan rakyat, produksi madu, pemilikan dan penggunaan gergaji mesin, produksi sarang burung

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1998

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

17 Maret 1998

Tanggal Pengundangan

08 Maret 1999

Tanggal Berlaku

08 Maret 1999

Sumber

LD.1999/NO.13

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 1998 No 10_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Izin
1998
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.1999/NO.13
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
ABSTRAK:	bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur mengenai Retribusi lzin Pengambilan Hasil Hutan lkutan dengan memungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. dasar hukum Perda ini adalah Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/KPTS-11/94 ; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 materi pokok yang diatur dalam Perda ini adalah pengenaan retribusi pada orang pribadi atau badan yang mendapat izin pengambilan Hasil Hutan lkutan yangdiambil pada kegiatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pemberian ijin pengambilan Hasil Hutan ikutan yang meliputi penebangan kayu rakyat hutan ikutan, pengolahan kayu hasil hutan rakyat, produksi madu, pemilikan dan penggunaan gergaji mesin, produksi sarang burung
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 1999. 28 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521