Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 35 Tahun 2018

Mekanisme Kerja, Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV KELITBANGAN, BAB V MP, BAB VI TPM, BAB VII TIM KELITBANGAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 35 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerja, Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

23 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

23 Agustus 2018

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 35

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 35 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

MEKANISME
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 35
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Mekanisme Kerja, Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagai mitra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja, Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem lnovasi Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6); 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 42). BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV KELITBANGAN, BAB V MP, BAB VI TPM, BAB VII TIM KELITBANGAN.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018. 47

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521