Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 1997

Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tuntang Tahun 1997/1998 Sampai Dengan Tahun 2006/2007

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok yang diatur Perda ini adalah tentang RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Oaerah Tingkat I, Pemerlntah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara Berencana, terarah dan berkesinambungan .

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tuntang Tahun 1997/1998 Sampai Dengan Tahun 2006/2007

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1997

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

13 November 1997

Tanggal Pengundangan

12 November 1998

Tanggal Berlaku

12 November 1998

Sumber

LD.1998/NO.188

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM AGRARIA

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 1997 No 11_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Rencana Umum Tata Ruang Kota
1997
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.1998/NO.188
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tuntang Tahun 1997/1998 Sampai Dengan Tahun 2006/2007
ABSTRAK:	bahwa pembangunan dan perkembangan lbukota Kecamatan Tuntang perIu ditertibkan dan diarahkan agat kemungkinan timbulnya segala permasalahan dikemudian hari baik mengenai pemukiman, kesehatan, penmdlkan, keamanan maupun fasilitas pelayanan umum lainnya dapat ditanggutangi, sehingga Kota Tuntang tetap merupakan lingkungan hidup yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan lndah (SERASI ) ; bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perIu adanya perencanaan Tata Ruang Kota lbukota Kecamatan Tuntang sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatah ruang secara optimal,serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan yang diatur datam Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedataman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota lbukota Kecamatan Tuntang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II semarang. dasar hukum Perda ini adalah Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1989; Keputusan Presiden Republik Indonesia 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986;Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1987; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986; Keputsan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1995 Materi pokok yang diatur Perda ini adalah tentang RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Oaerah Tingkat I, Pemerlntah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara Berencana, terarah dan berkesinambungan .
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 1998. 27 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521