Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2024

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Perjanjian Kinerja 2. Pelaporan Kinerja 3. Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dharmasraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pulau Punjung

Tanggal Penetapan

19 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

19 Juni 2024

Tanggal Berlaku

19 Juni 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 9

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 106 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN_BUPATI_DHARMASRAYA_NOMOR_9_TAHUN_2024_240621093022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Administrasi dan Tata Usaha Negara
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematika dari berbagai aktifitas, alat yang dirancang untuk tujuan penerapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan peningkatan kinerja pemerintah daerah; b. bahwa belum optimalnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga diperlukan pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja pemerintah daerah untuk kelancaran penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Dharmasraya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842). 1. Perjanjian Kinerja 2. Pelaporan Kinerja 3. Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024. 46

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2024

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT