Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2023

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022-2027

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyusunan RUPM Kabupaten Raja Ampat dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Tujuan penyusunan RUPM mi adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2023 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022-2027

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Raja Ampat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Waisai

Tanggal Penetapan

28 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

28 Februari 2023

Tanggal Berlaku

28 Februari 2023

Sumber

BD. No. 2023/6, LL Kab Raja Ampat: 8 hal

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 34 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB RAJA AMPAT NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022-2027
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD. No. 2023/6, LL Kab Raja Ampat: 8 hal
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022-2027
ABSTRAK:	Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2012 Tentang RUPM, Peraturan Kepala BKPM RI No. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kab/Kota. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Raja Ampat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; eraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 2011; Penyusunan RUPM Kabupaten Raja Ampat dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Tujuan penyusunan RUPM mi adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023. Lamp 16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2023

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022-2027

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT